ASPOST.ID – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe, T. Syahrial, S.T., membantah tudingan mengajak wartawan berkelahi saat dikonfirmasi mengenai proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Merdeka Timur, Kota Lhokseumawe.
Ia menyebut polemik tersebut berawal dari kesalahpahaman dalam memahami maksud pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers serta masyarakat.
Klarifikasi itu disampaikan menyusul polemik pernyataannya yang sebelumnya dikutip dalam pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis proyek drainase tersebut.
Syahrial menegaskan, pernyataan bernada tantangan yang disampaikannya bukan ditujukan kepada wartawan, melainkan merujuk pada kesiapannya menghadapi kontraktor apabila ditemukan persoalan pada proyek yang berada di bawah tanggung jawabnya.
“Bukan dengan wartawan saya mengajak berkelahi. Saya hanya mengatakan, kalau memang proyek itu di bawah tanggung jawab saya dan tidak sesuai spesifikasi, saya siap berhadapan dengan kontraktornya,” ujar Syahrial dalam keterangannya kepada awak media, Senin (19/10).
Menurut dia, proyek drainase di Jalan Merdeka Timur yang dipertanyakan tersebut bukan berada di bawah kewenangan Bidang SDA, melainkan menjadi tanggung jawab bidang lain, yakni Cipta Karya.
Atas dasar itu, ia meminta agar konfirmasi teknis mengenai pekerjaan tersebut diarahkan kepada pejabat atau bidang yang menangani proyek bersangkutan sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kewenangan dan fakta pelaksanaan di lapangan.
Meski demikian, polemik ini tidak hanya menyangkut pembagian kewenangan internal dinas. Cara pejabat pemerintah merespons pertanyaan wartawan juga menjadi perhatian, terutama ketika pertanyaan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan dalam proyek yang menggunakan anggaran publik.
Sampaikan Permohonan Maaf kepada Insan Pers
Di tengah polemik yang berkembang, Syahrial menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, jurnalis, dan awak media apabila pernyataannya menimbulkan penafsiran berbeda dari maksud yang ingin disampaikannya.
Ia menegaskan tidak bermaksud menghalangi tugas jurnalistik. Menurutnya, kritik dan saran dari media merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang transparan dan sesuai ketentuan.
Syahrial juga meminta maaf kepada masyarakat Kota Lhokseumawe atas kegaduhan yang muncul akibat polemik tersebut.
Ia berharap persoalan itu dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
“Dinas PUPR terbuka terhadap kritik dan saran dari rekan-rekan media. Kami berharap komunikasi tetap terjalin dengan baik untuk mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe agar berjalan transparan dan sesuai aturan,” demikian penegasan Syahrial.
Permohonan maaf tersebut menjadi bagian dari upaya meluruskan polemik. Namun, penyelesaian persoalan juga membutuhkan komitmen nyata untuk menjaga komunikasi yang profesional antara pejabat publik dan insan pers.
Proyek Drainase Tetap Perlu Diperiksa
Sebelumnya, proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Merdeka Timur menjadi sorotan Yayasan Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA). Pekerjaan itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan muncul dugaan bahwa konstruksi lama hanya dipoles sehingga tampak seperti bangunan baru.
Dalam proses konfirmasi pada Ahad (18/10/2026), Syahrial sebelumnya dikutip menyampaikan pernyataan.
“Cari tahu dulu proyek tersebut di bawah siapa. Itu proyek di bawah pedestrian, jangan asal tuduh. Berkelahi aja saya sanggup,”ucap Syahrial.
Pernyataan itu kemudian memicu polemik karena dinilai bernada tantangan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas konfirmasi. Dalam klarifikasinya, Syahrial membantah penafsiran tersebut dan menyatakan bahwa ucapannya merujuk pada kontraktor apabila proyek yang menjadi tanggung jawabnya terbukti bermasalah.
Ia berharap persoalan ini dapat diluruskan melalui komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan serta mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Lhokseumawe.(asp)
