ASPOST.ID- Barisan Moeda Aceh (Barramoeda) Aceh menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Meskipun dampak bencana terus meluas dan memburuk di lapangan.
Sekretaris Barramoeda Aceh, M. Rocky Fajar, menilai pemerintah pusat terkesan mengabaikan desakan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, DPRA, DPRK, pemerintah daerah, hingga Muzakarah Ulama Aceh yang secara resmi meminta Presiden menetapkan bencana di wilayah Sumatera sebagai Bencana Nasional.
“Ini sangat eneh. Seruan dari begitu banyak pihak, bahkan dari ulama Aceh melalui Muzakarah resmi, seolah seperti angin berlalu tanpa respons serius dari Presiden,” tegas Rocky.
Ia menambahkan, jika seruan ulama yang memiliki legitimasi moral dan sosial kuat saja tidak diindahkan, maka aspirasi masyarakat luas dikhawatirkan semakin terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Pernyataan tersebut dikaitkan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden menilai kondisi bencana masih dapat dikendalikan.
“Kita sudah kerahkan. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Presiden, seraya menyebut rencana pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun menurut Rocky, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia juga menyoroti bahwa Presiden belum menunjukkan penghargaan terhadap hasil Muzakarah Ulama Aceh. Bahkan, saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak banjir, Presiden disebut tidak bertemu dengan ulama Aceh.
Barramoeda Aceh menegaskan bahwa skala bencana telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Korban jiwa dilaporkan terus bertambah, sementara kerugian material dinilai sangat besar dan mencakup berbagai sektor strategis.
“Kerusakan tidak hanya pada permukiman warga, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan, kendaraan, hingga sendi utama perekonomian masyarakat,”kata Rocky dalam keterangannya kepada aspost.id, Kamis (18/12/2025).
Ia mengungkapkan, hingga 22 hari pascabencana, banyak wilayah terdampak masih terisolasi, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Sejumlah ruas jalan dan jembatan, termasuk jalur lintas nasional, dilaporkan putus, sehingga menghambat distribusi logistik, mobilisasi bantuan, dan proses evakuasi darat.
“Kondisi Aceh sangat memprihatinkan. Infrastruktur rusak parah, akses transportasi lumpuh, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sangat terganggu,” katanya.
Situasi darurat kian memburuk dengan terputusnya layanan listrik dan telekomunikasi di sejumlah wilayah selama beberapa hari. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi dengan fasilitas yang sangat terbatas. Tidak sedikit korban dilaporkan terseret arus banjir hingga meninggal dunia.
Menurut Barramoeda Aceh, seluruh kondisi tersebut merupakan alasan kuat dan mendesak bagi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional, guna memastikan penanganan yang lebih terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
“Dengan skala kerusakan dan jumlah korban yang ada, penetapan Bencana Nasional adalah kebutuhan mendesak agar percepatan penanganan dapat dilakukan secara maksimal,” tegas Rocky.
Barramoeda Aceh pun secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional.
“Kami bagian dari Indonesia dan berhak mendapatkan penanganan yang adil, serius, dan setara. Negara tidak boleh abai,” pungkasnya. (asp)
