ASPOST.ID- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan Daud (HRD), mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antardesa sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Menurut HRD, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut keselamatan, akses pendidikan, mobilitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah perdesaan dan terpencil.
Hal itu disampaikan HRD usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
HRD menilai pembangunan nasional harus mampu menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, pembangunan proyek strategis berskala besar perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar di tingkat desa.
“Kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil. Rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik,”kata HRD.
Politikus PKB yang juga merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 itu menegaskan, konektivitas antardesa memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
Ia menilai keberadaan jembatan di wilayah perdesaan dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Selain memperpendek waktu tempuh, infrastruktur tersebut juga dapat mengurangi risiko yang selama ini dihadapi warga ketika harus melintasi sungai atau jalur yang sulit, terutama anak-anak yang pergi ke sekolah.
Di sisi lain, HRD menyebut berbagai pembangunan proyek besar dan strategis yang terus didorong serta diresmikan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia menuju negara yang modern, maju, dan sejahtera.
Namun, menurut Ketua DPW PKB Aceh tersebut, kemajuan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya proyek yang dibangun. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus terlihat dari seberapa jauh negara mampu menghadirkan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat di daerah.
“Pembangunan nasional harus dirasakan sampai ke pelosok. Jangan sampai masyarakat di desa masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses jembatan, jalan dan konektivitas, sementara pembangunan besar terus berjalan,” tegasnya.
Target Ribuan Jembatan Desa
Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya konektivitas antardesa sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.
Presiden menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa dapat dibangun hingga akhir tahun ini. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada anak-anak sekolah yang mempertaruhkan keselamatan hanya karena tidak tersedia jembatan untuk menyeberangi sungai.
“Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan,” tegas Prabowo.
Bagi HRD, komitmen tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar semakin ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus diperkuat dan menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, termasuk wilayah perdesaan di Aceh.
“Yang paling penting adalah memastikan kehadiran negara benar-benar sampai kepada masyarakat. Infrastruktur harus menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih aman, mudah dan sejahtera bagi rakyat,” pungkas HRD. (*)
