Ini Keputusan Rapat Panglima KPA Ban Sigom Aceh Bersama Mualem

Jurubicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Azhari didampingi para Panglima Wilayah menyampaikan pernyataan hasil pertemuan panglima ban sigom Aceh kepada awak media pada Selasa (28/12/2021).

ASPOST.ID- Jurubicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Azhari menyampaikan, sesuai perintah daripada Panglima KPA Pusat Mualem, seluruh jajaran Panglima Wilayah KPA ban sigom Aceh, duduk rapat di kantor DPA PA di Batoh,Banda Aceh, pada Selasa (28/12/2021). Dalam rapat itu membicarakan politik terkini di Aceh, terkait kasus bendera yang belum selesai hingga saat ini.

“Hasil keputusan rapat tersebut, perlu ditegaskan bahwa kita menolak disebutkan makar kepada rekan-rekan yang mengibarkan bendera bintang bulan pada 4 Desember 2021. Karena ini tidak sesuai dengan norma hukum, yang pertama jelas itu tercantum dalam MoU Helsinki RI-GAM poin, 1.1.5 dan UUPA,”ungkap Jurubicara KPA Pusat Azhari, kepada awak media usai rapat tertutup.

Disebutkan, sesuai Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sah secara hukum, karena masih tercatat dalam lembaran daerah Pemerintah Aceh, dan belum pernah dicabut. “Maka status bendera Aceh masih status politik, jadi tidak ada alasan apapun Polda Aceh menyatakan bendera bintang bulan merupakan makar. Dalam rapat tadi yang dipimpin oleh Panglima Komando Pusat KPA Mualem, kita menolak disebutkan makar tentang masalah bendera tersebu,”tegasnya.

“Ini sudah 17 tahun perdamaian Aceh, tapi poin-poin MoU dan persoalan Aceh belum selesai, hampir seluruh kewenangan Aceh belum dijalankan dan banyak poin-poin yang masih terkendala dan ditahan oleh Pemerintah Pusat, baik itu terkait MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006,”katanya lagi.

Untuk itu, berdsarkan hasil keputusan rapat mendesak agar tim juru runding untuk duduk kembali,baik itu tim juru runding dari pihak GAM maupun RI dan dunia Internasional yakni Crisis Management Initiative (CMI), karena ada persoalan Aceh yang belum selesai. “Maka kita mendesak untuk segera duduk kembali menyelesaikan karena persoalan itu sebagai tanggungjawab mereka,”ucap Azhari yang pernah menjadi Anggota DPR Aceh ini.

Selain itu, Azhari juga mendesak tim Aceh dan tim Jakarta, sebagaimana beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia, telah memanggil Wali Nanggroe Aceh, Mualem, Abu Razak, Tgk Darwis Jeunieb dan Tgk Ayuib yang mewakili tim Aceh untuk duduk di Jakarta. Kemudian, tim Jakarta yang dkomandoi oleh Moeldoko dan Wiranto serta beberapa orang lainnya supaya segera duduk untuk menyelesaikan persoalan Aceh.

“Jangan setelah ditunjuk dan ada tim tidak pernah duduk bersama, ini persoalan Aceh dan kita tidak mengharapkan Aceh kembali bergejolak, dan tidak mengharapkan Aceh kembali kepada konflik karena persoalan Aceh yang tidak tuntas,”cetusnya.

Katanya, persoalan bendera adalah persoalan marwah, dan terkait dengan bendera ini telah tercantum dalam MoU dan UUPA sehingga itu wajib bagi Aceh.

Tidak Ada Dasar Hukum

Terkait pemanggilan Tgk Nie oleh Polda Aceh, lanjut Azhari itu tidak beralasan secara hukum karena tidak sesuai dengan norma hukum dalam pasal pemanggilan tersebut disebutkan makar. “Persoalan bendera masih persoalan politik dan tidak boleh dibawa keranah hukum, undang-undang jelas, perjanjian MoU Helsinki jelas, qanun Aceh juga jelas, silahkan adik-adik wartawan periksa dalam lembaran daerah pemerintah Aceh, disitu masih tercatat sebagai Qanun Aceh yaitu Qanun Nomor 3 tahun 2013, kalau mau tangkap maka tangkap DPR Aceh, kalau mau tangkap ya tangkap Gubernur, karena itu masih sah secara hukum sebagai qanun Aceh tentang bendera dan lambang Aceh,”ucapnya.

Menurut dia, jika Kapolda Aceh masih terus mendesak itu dikatakan makar, maka kita akan kibarkan sehingga ini harus diperjelas dulu. Karena persoalan bendera ini sah secara hukum. “Jadi kalau dikait-kaitkan dengan persoalan yang menyangkut dengan ranah hukum dan dikatakan makar maka kita sangat-sangat tidak terima,”ungkapnya.

Langkah selanjutnya, kata Azhari, kita akan menunggu perintah dari komando pusat, panglima yaitu Mualem. “Karena pada hari ini kita seluruh jajaran KPA, kombatan masih sangat kompak. Hari ini hadir semua panglima wilayah dari seluruh Aceh membuktikan bahwa eks kombatan masih sangat solid, eks kombatan semakin sangat kompak, dan kita siap dengan apapun yang diperintahkan oleh Mualem,”tegas Azhari yang juga pernah menjadi anggota DPR Kabupaten Aceh Utara ini.

Untuk itu, pihaknya meminta Kapolda untuk menghentikan kasus dugaan makar kepada Tgk Ni. “Kasus ini benar-benar tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan benar-benar tidak beralasan secara hukum,”katanya. (asp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here