ASPOST.ID – Masuknya empat pulau Aceh Singkil Provinsi Aceh kedalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), membuat prihatin dan kecaman semua pihak di Aceh.
Bahkan, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian, melalui Sekda LIRA Eka Juanda Lubis, ikut bersuara terkait berpindahnya status empat pulau seperti pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang ke wilayah administrasi Provinsi Sumut.
” Kami LIRA menilai bepindah satatus kepemilikan Pulau di Aceh Singkil, dikarenakan tidak cakapnya para putra Aceh yang menjadi politisi di Senayan maupun putra Aceh yang memegang jabatan strategis di pemerintah pusat di Jakarta. Ini juga bentuk kegagalan elit politik Aceh,”tegasnya.
Atas persoalan tersebut, LIRA sangat menyayangkan kejadian ini, karena kita ketahui ada banyak putra- putra Aceh yang mememang jabatan strategis di Pemerintah saat ini, seperti halnya jabatan strategis di Kementerian dalam Negeri.
Demikian, seandainya para pejabat disana memahami pentingnya arti pulau-pulau itu bagi Aceh. Tentu mereka memberikan perhatian lebih terkait permasalahan tersebut. Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh mereka.
” Terakhir saya mendengar kalau Dirjen Bina Administrasi Wilayah, pada Kementerian Dalam Negeri Bapak Safrizal juga putra Aceh. Bahkan dia digadang- gadangkan menjadi Penjabat Gubernur Aceh, namun ini aneh, masak yang dipercayakan bisa memimpin kemaslahatan masyarakat Aceh justru mereka yang telah gagal mempertahankan adminitrasi empat pulau di Aceh,” katanya lagi.
Menurut LIRA, seandainya Safrizal tersebut peduli kepada Aceh, seharusnya memberikan perhatian terhadap status pulau-pulau tersebut. Seperti halnya memanggil Gubernur Aceh dan pihak-pihak terkait dalam urusan ini untuk mendiskusikannya. Sehingga keputusan itu tidak membuat heboh semua pihak.
” Kekisruhan sekarang di Aceh menunjukkan ketidakmampuan Bapak Safrizal dalam mengatasi permasalahan salahsatunya seprti Lepasnya pulau – pulau padahal itu adalah bidangnya sebagai Dirjen Adwil di kementerian,”ungkapnya kepada aspost.id pada Ahad (29/5/2022).
“Mungkin banyak orang Aceh hebat di pusat-pusat kekuasaan. Namun karena terlalu lama di sana, mereka lupa untuk membela kepentingan Aceh,” terangnya.
Disisi lain, LIRA juga juga mempertanyakan peran politikus Aceh di Jakarta yang baru bereaksi setelah keputusan dibuat. Kondisi ini semakin terang, keberadaan para perwakilan Aceh di Senayan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kepentingan Aceh.(nv1/asp)
