ASPOST.ID- Polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait Partai Lokal Aceh dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024) terus bergulir dengan respon beragam dari berbagai kalangan, baik di media sosial maupun di media cetak dan elektronik.
Hasil kajian Badan intelijen Strategis (BAIS) TNI telah membuat indeks kerawanan Pilkada serentak di 15 Provinsi seluruh Indonesia, salah satunya Aceh yang termasuk dalam kerawanan tinggi diantara beberapa provinsi lainnya. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan 6 provinsi di Papua.
Menurut Jenderal Agus Subiyanto masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari SARA sampai konflik bersenjata di Papua.
Naskah pernyataan yang di bacakan Jenderal Agus Subiyanto di depan komisi 1 DPR-RI merupakan bentuk tanggungjawab prajurit TNI terhadap negara dalam momentum Pilkada serentak.
Khusus tentang Aceh, Jenderal Agus Subiyanto memberikan penekanan terhadap beberapa point agar mendapat perhatian serius dan persiapan dini untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang bakal terjadi.
Ada beberapa point pernyataan Sang jenderal yang menurut kami menarik untuk di kaji:
1. Partai Lokal Aceh yang mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM disinyalir dapat memicu konflik kepentingan antara bekas kombatan GAM dengan non kombatan apabila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu paslon. Hal tersebut dalam perspektif Jenderal Agus Subiyanto dapat memantik potensi konflik horizontal.
Faktanya:
- Bila mengacu pada Pileg dan Pilpres yang telah berlalu, Partai Aceh malah terlihat lebih santai dibanding pemilu periode yang lalu, Konflik justru dipicu oleh persaingan terselubung perebutan kursi calon-calon DPR-RI dan DPD, Bahkan potensi konflik horizontal justru terlihat pada hasil Pilpres yang tidak memenuhi harapan salah satu Paslon. Bukan karena eks kombatan yang ada dalam Partai Aceh berbeda pilihan dengan kawan-kawan non kombatan.
- 2 . Panglima TNI melihat adanya upaya penarikan perhatian massa dengan cara pengibaran bendera Bintang Bulan.
Faktanya:
- eks kombatan GAM mengibarkan bendera Bintang Bulan bukan untuk menarik perhatian massa, melainkan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan konflik regulasi, terutama terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang sudah terlalu lama di abaikan.
Di akhir pernyataan Jenderal Agus Subiyanto juga menyatakan perlunya antisipasi dini untuk mencegah terjadinya provokasi massa bagi kelompok lainnya.
Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilajah Kuta Pase berharap pernyataan tersebut menjadi titik balik bagi semua pemangku kepentingan di Aceh agar lebih siaga dan waspada mengantisipasi Hidden agenda “Kelompok Lainnya” dalam Pilkada Aceh.
Pencegahan dini juga pernah dilakukan masyarakat Aceh dalam beberapa partisipasi pemilu yang telah berlalu, maka untuk pilkada serentak yang akan datang insyaAllah juga akan berlangsung aman dan damai.
Dalam perbincangan ringan dengan Pimpinan KPA Wilajah Kuta Pase di sudut sebuah Cafe Kota Lhokseumawe, Mukhtar Hanafiah (Panglima Ableh) mengomentari dengan santai apa yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto adalah standarisasi tanggungjawab TNI dalam pengamanan negara.
Apa yang tersurat dari Pimpinan TNI beberapa hari yang lalu terhadap eksistensi GAM selama ini sesungguhnya sudah lama tersirat dalam sikap dan tindakan TNI di masa yang telah berlalu. Tidak ada yang mengejutkan bagi kami di Kuta Pase.
Pernyataan Panglima TNI hakikatnya merupakan bentuk motivasi dan sinyalemen kepada semua komponen Bangsa Aceh baik dari kalangan Ulama, Kaum pejuang, para Cendikiawan dan masyarakat sipil agar terus bersatu dan bahu-membahu memperbaiki dan merawat pilar-pilar kearifan lokal Aceh menuju negeri yang Baldatun, Tayyibatun warabbun Ghafur.
“Mudah-mudahan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat bersama komisi 1 DPR-RI semakin mempererat semangat kebersamaan kita di Aceh untuk membuktikan apa yang di katakan Panglima TNI hanyalah sebuah perspektif bukan merupakan Fakta. Semoga ikhtiar kita menjadi kebaikan untuk semua,”kata Juru Bicara KPA Wilajah Kuta Pase Halim Abe, dalam keterangannya kepada aspost.id, Ahad (24/3) sore. (asp/ril)
