ASPOST.ID- Pemerintah pusat mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyiapkan dukungan regulasi hingga penyederhanaan perizinan di daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/2/2026), Tito meminta kepala daerah tidak sekadar menunggu, tetapi aktif menangkap peluang program ini sebagai solusi konkret persoalan hunian di wilayah masing-masing.
Menurutnya, program 3 juta rumah bukan hanya proyek pusat, melainkan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Peran daerah dinilai krusial, terutama dalam memangkas hambatan birokrasi agar rumah bisa dijual dengan harga lebih terjangkau.
Kemendagri, lanjutnya, telah mendorong pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR melalui regulasi kepala daerah. Kebijakan tersebut diharapkan menekan biaya produksi pengembang sehingga harga jual rumah semakin murah.
“Kalau retribusi dibebaskan, pengembang bisa menjual lebih rendah. Ini langsung membantu masyarakat kecil,” tegas Tito.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan. Dengan sistem layanan satu pintu, pengurusan PBG dan BPHTB dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga satu hari. Sebaliknya, daerah yang belum memaksimalkan MPP berpotensi memperlambat realisasi program karena proses administrasi berbelit.
Karena itu, sosialisasi masif dan reformasi layanan perizinan diminta segera dijalankan pemerintah daerah agar masyarakat bisa mengakses program renovasi maupun pembangunan rumah baru secara mudah dan cepat.
Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Kemudian, sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Pemerintah berharap sinergi lintas level ini mampu mempercepat target jutaan rumah terbangun, sekaligus membuka akses hunian layak bagi masyarakat kecil di seluruh Indonesia. (asp)
