ASPOST.ID- Kebutuhan listrik bagi korban banjir dan longsor yang masih bertahan di hunian sementara (Huntara) menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Menanggapi permintaan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf akrab disapa Mualem agar layanan listrik gratis diperpanjang, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat terdampak bencana.
Namun, realisasi perpanjangan fasilitas tersebut masih akan ditindaklanjuti sesuai kebijakan dan arahan PLN Pusat.
Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Aceh, Zulfan M. Jamil, mengatakan pihaknya mengapresiasi perhatian Gubernur Aceh terhadap kondisi warga yang masih menempati Huntara.
“Terkait permohonan perpanjangan layanan listrik gratis tersebut, PLN UID Aceh berkomitmen untuk terus mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat terdampak bencana,” ujar Zulfan dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengacu pada kebijakan serta arahan dari PLN Pusat.
“Kita akan menindaklanjutinya sesuai dengan kebijakan serta arahan PLN Pusat,” katanya.
Warga Berharap Tak Dibebani Biaya Listrik
Permintaan perpanjangan listrik gratis itu mengemuka setelah Mualem meninjau Huntara yang telah selesai dibangun untuk korban banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (13/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur mendengar langsung aspirasi warga yang berharap kebutuhan listrik selama tinggal di Huntara tidak menambah beban pengeluaran keluarga yang masih berupaya memulihkan kehidupan pascabencana.
Bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal, kepastian akses listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar. Penerangan, aktivitas rumah tangga, serta kebutuhan anak-anak untuk belajar merupakan sejumlah hal yang bergantung pada tersedianya listrik.
Karena itu, keberlanjutan layanan listrik gratis menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan kepastian, terutama bagi warga yang belum mampu kembali ke rumah masing-masing.
Pemerintah Akui Fasilitas Huntara Belum Sempurna
Selain persoalan listrik, Mualem mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyediaan fasilitas Huntara. Pemerintah Aceh, kata dia, akan terus berupaya melengkapi kebutuhan warga, termasuk sanitasi, toilet, air bersih, dan pasokan listrik.
“Kita tahu saat ini memang masih banyak kekurangan. Tapi Insya Allah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik,”kata Mualem.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Huntara tidak cukup hanya memastikan tersedianya tempat tinggal sementara. Kelayakan fasilitas dasar dan keberlanjutan layanan publik juga menjadi faktor penting agar warga dapat menjalani kehidupan secara lebih aman dan manusiawi selama masa pemulihan.
Kepastian Kebijakan Menjadi Penentu
Komitmen PLN UID Aceh menjadi sinyal positif bagi warga terdampak bencana. Meski demikian, masyarakat masih membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan program listrik gratis, termasuk jangka waktu pemberlakuan dan mekanisme pelaksanaannya.
Tindak lanjut PLN Pusat akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan fasilitas tersebut. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan listrik diperlukan agar kebutuhan masyarakat di Huntara tidak terabaikan selama proses pemulihan pascabencana berlangsung.
Bagi warga yang masih hidup dalam keterbatasan akibat banjir dan longsor, kepastian listrik gratis bukan sekadar persoalan tagihan, melainkan bagian dari upaya meringankan beban dan memulihkan kehidupan mereka. Kini, yang dinantikan masyarakat adalah keputusan konkret agar komitmen tersebut dapat diwujudkan di lapangan. (asp)
