” Sungai–Jembatan–Hunian Jadi Prioritas Mendesak”
ASPOST.ID- Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Aceh II, H.Ruslan M Daud, akrab disapa HRD bergerak cepat mengonsolidasikan dukungan pusat untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca banjir dan longsor yang melanda Aceh.
Dalam pertemuan strategis bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/2/2026), sejumlah agenda prioritas dibahas secara komprehensif dan terukur.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana Ramadan itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan forum konsolidasi percepatan penanganan infrastruktur krusial yang terdampak bencana. Ruslan menegaskan, langkah pemulihan tidak boleh lagi bersifat parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu ke hilir.
Fokus utama diarahkan pada normalisasi daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami sedimentasi berat dan pendangkalan, termasuk DAS Peusangan dan DAS Meureudu.
Menurutnya, persoalan banjir Aceh tak bisa dilepaskan dari kerusakan ekosistem hulu, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengendalian sedimentasi. “Normalisasi sungai harus menjadi agenda mitigasi jangka panjang, bukan sekadar respons darurat,” tegasnya.
Selain sungai, isu abrasi pantai dan pendangkalan muara turut menjadi sorotan. Sejumlah kawasan pesisir dilaporkan mengalami kerusakan infrastruktur dan penyusutan garis pantai yang mengancam permukiman warga. Ruslan meminta pemerintah pusat menyusun skema penanganan permanen berbasis perlindungan kawasan pesisir.
Di sektor konektivitas, ia menekankan percepatan pembangunan kembali jembatan yang ambruk, baik pada ruas nasional maupun non-nasional. Sejumlah titik di Kabupaten Bireuen disebut masih memaksa warga menggunakan rakit untuk beraktivitas. Menurutnya, jembatan adalah simpul vital mobilitas ekonomi dan akses pendidikan yang tidak boleh dibiarkan terputus terlalu lama.
Perhatian khusus juga diarahkan pada rehabilitasi jalan nasional lintas Tengah Aceh ruas Bireuen–Takengon. Jalur ini dinilai sebagai tulang punggung distribusi logistik, hasil pertanian, serta mobilitas masyarakat lintas kabupaten. Gangguan pada ruas tersebut berdampak langsung pada biaya ekonomi dan stabilitas pasokan barang.
Di sisi kemanusiaan, Ruslan yang juga Ketua DPW PKB Aceh ini mendorong percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Ia menegaskan, pemulihan tempat tinggal bukan hanya soal bangunan fisik, melainkan menyangkut martabat dan kepastian hidup para penyintas. Ia mengingatkan komitmen pemerintah agar tidak ada lagi warga bertahan di tenda darurat menjelang Idulfitri.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri PU Dodi Anggodo menyatakan komitmennya untuk mengakselerasi program rehab-rekon di Aceh. Ia memastikan Kementerian PU akan memaksimalkan kewenangannya dalam pembangunan huntara serta memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk percepatan hunian tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan pastikan seluruh penanganan berjalan cepat, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dodi.
Selain agenda tanggap bencana, pertemuan juga menyinggung penguatan infrastruktur strategis lain, mulai dari fasilitas pendidikan tinggi, irigasi pertanian, penyediaan air minum, hingga revitalisasi destinasi edukasi kebencanaan di Aceh.
Langkah konsolidatif ini menandai babak baru percepatan pemulihan Aceh, dengan pendekatan yang tak lagi reaktif, melainkan berbasis mitigasi jangka panjang dan penguatan ketahanan wilayah. Pemerintah pusat dan wakil rakyat daerah kini dituntut memastikan komitmen tersebut benar-benar terwujud di lapangan.(asp)
