ASPOST.ID- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan rumah bagi korban bencana.
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayah Wa, mengimbau masyarakat untuk secara aktif mencermati hasil verifikasi dan validasi data kerusakan rumah tahap I yang telah diumumkan di masing-masing gampong.
Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum proses pencairan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukan, guna memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dari pendataan.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, menyampaikan bahwa Bupati bersama Wakil Bupati Tarmizi Panyang secara khusus meminta agar masyarakat diberikan ruang menyampaikan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat evaluasi bersama BNPB pada 16 Februari lalu.
“Warga yang rumahnya terdampak, baik rusak berat, sedang, maupun ringan, memiliki hak untuk menyampaikan sanggah jika belum tercantum atau terdapat kekeliruan dalam kategori kerusakan,” ujar Muntasir.
Sejauh ini, tim BNPB telah menuntaskan verifikasi di lima kecamatan, yakni Tanah Jambo Aye, Sawang, Muara Batu, Seunuddon, dan Langkahan. Sementara kecamatan lainnya masih dalam tahap verifikasi, validasi, serta penyelarasan data oleh tim teknis.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, hasil verifikasi kini memasuki masa uji publik selama tiga hari. Pengumuman disampaikan melalui pengeras suara dan penempelan daftar nama di lokasi strategis di setiap gampong agar mudah diakses masyarakat.
Warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum tercantum dalam daftar penerima bantuan dapat mengisi formulir sanggahan yang tersedia. Formulir tersebut diserahkan kepada Geuchik untuk diteruskan ke Camat dan selanjutnya ke Posko BPBD guna dilakukan verifikasi ulang.
Pemerintah daerah menegaskan, proses ini dirancang untuk menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. “Jangan sampai ada korban bencana yang berhak justru merasa terabaikan. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan akurasi data,” demikian pesan yang disampaikan jajaran pemerintah kabupaten. (asp)
