ASPOST.ID- Sekretaris Relawan Sayuti Center Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Ramli AR menyampaikan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Lhokseumawe yang diajukan Paslon nomor urut 3 Ismail-Azhar Mahmud, merupakan keputusan yang tepat.
Dimana, selisih perolehan suara pemohon dengan pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Lhokseumawe Tahun 2024, Sayuti-Husaini melewati ambang batas yang ditentukan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
“Atas keputusan MK itu pada Selasa 4 Februari 2025, maka sahlah Paslon Walikota-Wakil Walikota Lhokseumawe Sayuti-Husaini untuk memimpin Kota Lhokseumawe masa lima tahun kedepan,”ucap Ramli akrab disapa CekRam yang juga Ketua SIGAM Lhokseumawe, (Gerakan Simpul Pejuang Mualem- Dek Fadh), kepada aspost.id, pada Selasa (4/2/2025).
Ia mengatakan, dengan lahirnya keputusan MK itu sudah saatnya para pihak di Lhokseumawe untuk kembali bersatu demi pembangunan Kota Lhokseumawe kearah yang lebih baik kedepan.
“Selisih paham dan beda pilihan dalam Pemilukada Lhokseumawe tahun 2024 lalu merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam berdemokrasi,”katanya.
Namun, semua pihak dan termasuk paslon Walikota-Wakil Walikota yang gagal agar dapat mendukung program kerja Walikota-Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih, Sayuti-Husaini.
“Itu seperti yang pernah disampaikan oleh Bang Sayuti saat pengambilan nomor urut paslon Walikota-Wakil Walikota di kantor KIP Lhokseumawe, jika dirinya menang dalam Pemilukada maka akan merangkul paslon lain untuk sama-sama membangun Kota Lhokseumawe,”ucapnya. (asp)
 menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Lhokseumawe yang diajukan Paslon nomor urut 3 Ismail-Azhar Mahmud, merupakan keputusan yang tepat.){kind=link}