ASPOST.ID– Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melakukan langkah tegas memperkuat mesin birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, Jumat malam (27/2), di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur, Banda Aceh. Dua diantaranya pejabat berasal dari Kabupaten Aceh Utara, yakni Mantan Sekda Dr. A.Murtala yang juga mantan Pj Bupati Aceh Jaya serta mantan Kepala BPBD Aceh Utara, Asnawi.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta pejabat struktural. Perombakan ini menjadi bagian dari strategi konsolidasi organisasi sekaligus percepatan reformasi birokrasi untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Dalam arahannya, Mualem menekankan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan kebutuhan organisasi demi menjaga ritme kerja pemerintahan tetap dinamis, adaptif, dan berorientasi hasil.
“Setiap pejabat harus bekerja cepat, profesional, dan bertanggung jawab. Masyarakat menunggu pelayanan yang nyata, bukan prosedur yang berbelit,” tegasnya.
Ia menambahkan, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan strategis daerah, terutama untuk mendukung program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, hingga penguatan tata kelola keuangan dan kebencanaan.
Perubahan komposisi pimpinan ini juga diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan, memperbaiki koordinasi lintas sektor, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara.
Adapun Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh yang dilantik dan diambil sumpahnya meliputi Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh; Dr. A. Murtala, M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh; Ir. Abdullah, ST, CFrA, CITA sebagai Inspektur Aceh; Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
Dr. Ir. Zulkifli, M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh; Murthalamuddin, S.Pd, MSP sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh; Erwin Ferdinansyah, ST, MT sebagai Kepala Dinas Pengairan Aceh; Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin; drh. Safridhal sebagai Kepala Dinas Peternakan Aceh; Reza Ferdian, S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
Reza Saputra, SSTP, M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh; Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanahan Aceh; Taufik, ST, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh; Dr. Munawar, MA sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.Politik
Asnawi, ST, M.S.M sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh; Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh; Budi Afrizal, SKM, MKM sebagai Kepala Dinas Sosial Aceh.
Bahrón Bakti, ST, MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh; Dr. Husnan, ST, MP sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.
Bob Mizwar, S.STP, M.Si sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh; Teuku Hendra Faisal, SE, M.Si sebagai Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin; dr. Novita, Sp.JP(K) sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
Zahrol Fajri, S.Ag, M.H sebagai Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; Daniel Arca, A.Ks, M.Si sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; serta M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.A.P sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
Pelantikan ini menandai fase baru penataan birokrasi Pemerintah Aceh. Dengan wajah kepemimpinan yang diperbarui, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas layanan publik, percepatan realisasi program pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional.
Langkah tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa reformasi birokrasi di Aceh tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan melalui penempatan figur-figur yang dinilai siap bekerja cepat dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. (red)
