ASPOST.ID- Menjelang dua dekade bersejarah perdamaian Aceh, seruan untuk menjadikan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh yang diperingati serentak di seluruh kabupaten dan kota kini semakin menguat.
Tgk. Sulaiman Daud, S.HI., M.H yang akrab disapa Tgk. Lhok Weng mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di 23 kabupaten/kota di Aceh untuk bersama-sama memperingati Hari Damai Aceh ke-20 secara serentak dan bermakna.
“Sudah waktunya Hari Damai Aceh tidak hanya dipusatkan di Banda Aceh, tetapi juga dirayakan oleh seluruh rakyat Aceh, di pelosok desa hingga ke kota-kota. Perdamaian adalah milik bersama,” ungkap Tgk Lhok Weng kepada aspost.id, Sabtu (2/8).
Selama ini, peringatan Hari Damai Aceh yang jatuh pada 15 Agustus sejak penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005 hanya difokuskan di ibu kota provinsi. Acara biasanya dihadiri oleh tokoh penting seperti Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, para mantan petinggi GAM, Forkopimda Plus, hingga tokoh nasional seperti Jusuf Kalla yang memainkan peran penting dalam proses damai.
Namun menurut Tgk. Lhok Weng, semangat damai tidak boleh berhenti pada seremoni di pusat pemerintahan saja.
“Perdamaian harus dirayakan di tengah masyarakat, di setiap daerah. Ini bukan hanya peringatan simbolik, tapi ruang edukasi, rekonsiliasi, dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan membangun Aceh ke depan,”terangnya.
Sebagai Pimpinan Dayah Zurriyatul Qur’ani Al Ma’arif Lhokseumawe, Tgk. Lhok Weng juga aktif dalam kegiatan sosial dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai perdamaian. Ia mendorong agar Pemda tidak ragu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung peringatan Hari Damai, baik dalam bentuk edukasi publik, festival budaya, hingga diskusi perdamaian.
“Tidak ada alasan untuk takut memperingati MoU Helsinki. Justru ini adalah warisan damai yang harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi muda,”kata Tgk.Sulaiman Daud yang juga Koordinator Koalisi Lembaga Sipil Aceh (Kolsa).
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pemerintah Aceh menetapkan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh secara resmi dalam kalender daerah, termasuk menjadikannya hari libur bagi instansi pemerintahan, sebagai bentuk penghormatan atas proses panjang menuju perdamaian yang kini menjadi pondasi pembangunan Aceh. (asp)
