ASPOST.ID- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (3/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Dalam peninjauan yang berlangsung di kawasan belakang Kantor DPRK Aceh Tamiang itu, Tito memastikan para pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak serta bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran. Ia mengecek langsung fasilitas huntara sekaligus menyapa para penghuni, termasuk anak-anak, untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung.
Usai berdialog dengan warga, Mendagri menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada para pengungsi. Bantuan tersebut disalurkan setelah Tito memimpin Apel Pemulangan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Gelombang I.
Sebanyak 80 paket bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga huntara. Setiap paket berisi kebutuhan pokok berupa beras lima kilogram, satu kardus mi instan, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, serta biskuit untuk mendukung kebutuhan harian para pengungsi.
Dalam amanatnya saat apel, Mendagri menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik. Menurutnya, beroperasinya kembali kantor pemerintahan, infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, hingga layanan listrik dan komunikasi menjadi indikator penting keberhasilan pemulihan.
“Pemerintahan merupakan pusat pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Karena itu, fungsinya harus segera pulih agar pelayanan publik tetap berjalan,” ujar Tito di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat dan kinerja aparatur sipil negara di daerah terdampak bencana. Menurutnya, roda pemerintahan daerah yang tetap bergerak akan mencegah kebingungan masyarakat dan memastikan kebijakan publik dapat dijalankan secara optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. (asp)
