ASPOST.ID-Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala badan tersebut. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.
“Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.
Selain Dadan Hindayana, Presiden juga memberhentikan Brigjen Pol. Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dari posisi Wakil Kepala BGN.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara dua posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Agustina diketahui sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan Mayjen TNI Trenggono merupakan Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan perwira tinggi aktif TNI Angkatan Darat.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Dasar Pergantian
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan BGN bukan dilakukan secara mendadak. Presiden Prabowo disebut telah melakukan monitoring dan evaluasi selama sekitar satu setengah tahun terhadap pelaksanaan tugas badan tersebut.
Menurut Prasetyo Hadi, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah catatan penting yang berkaitan dengan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola kelembagaan, hingga pengawasan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Prasetyo.
Bayang-Bayang Kasus Keracunan MBG
Pergantian pimpinan BGN terjadi di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.
Sementara itu, Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Raharjo, sebelumnya mengungkapkan bahwa laporan kasus keracunan dalam program MBG hampir muncul setiap bulan sepanjang 2025.
“Hanya mungkin satu atau dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif,” ujarnya.
Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa program MBG masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pengawasan mutu, distribusi, serta kesiapan sistem pelaksanaannya di lapangan.
Dadan: Hak Mutlak Presiden
Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” kata Dadan saat dikonfirmasi pada Rabu (3/6/2026).
Dadan juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Kabinet Merah Putih serta mengucapkan selamat kepada pimpinan baru BGN.
“Insyaallah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat,” ujarnya.
Jejak Akademik Dadan Hindayana
Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi dan peneliti di bidang pertanian. Lahir di Garut, Jawa Barat, pada 1967, ia merupakan lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Ia kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, dalam bidang Entomologi Terapan. Sejak 1992, Dadan mengabdi sebagai dosen pada Departemen Proteksi Tanaman IPB.
Dadan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus 2024 dan menjadi figur sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pergantian kepemimpinan ini menandai babak baru bagi Badan Gizi Nasional sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.(*)
