ASPOST.ID- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi, administrasi, dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat, 23 Januari 2026, usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos.
Menlu menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan tersebut adalah penandatanganan Piagam (Charter) Board of Peace, yang merupakan puncak dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terkait upaya penyelesaian konflik Palestina.
“Penandatanganan Charter Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini merupakan bagian dari proses yang selama ini telah kita jalani untuk menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta melakukan rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya di Gaza,” ujar Menlu.
Menurutnya, pembentukan BoP dilandasi tekad bersama komunitas internasional untuk mengambil langkah yang lebih konkret dan terkoordinasi guna mewujudkan perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Rangkaian pertemuan tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum resmi penandatanganan piagam Dewan Perdamaian.
“Board of Peace ini merupakan badan internasional yang kini resmi dibentuk, dengan mandat untuk memonitor administrasi, stabilisasi, serta berbagai upaya rehabilitasi di Gaza dan Palestina secara keseluruhan,” jelasnya.
Menlu Sugiono menegaskan, Indonesia memandang penting untuk bergabung dalam BoP karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi rakyat Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia untuk berpartisipasi setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis dan kepentingan nasional.
“Kita sejak awal adalah negara yang peduli terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, terutama terkait situasi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian tersebut, maka Indonesia harus berada di dalamnya,” tegasnya.
Keputusan Indonesia juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan, sejumlah negara telah sepakat untuk bergabung, di antaranya Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, seluruh negara tersebut telah sepakat untuk bersama-sama bergabung dalam Board of Peace,” ungkap Menlu.
Menlu meyakini kehadiran BoP menjadi langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Keterlibatan negara-negara tersebut diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Board of Peace ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan pencapaian solusi dua negara,” katanya.
Menutup keterangannya, Menlu menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk ikut bergabung,” pungkas Menlu. (red)
